Poscyber (Jakarta) – Ketua Bidang Hubungan Luar negeri dan Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, kelima orang aktivis NU yang berkunjung ke Israel dan bertemu Isaac Herzog dibiayai agen negera Zionis yang ada di Indonesia.
“Informasi yang saya dengar ada agen swasta Israel yang membiayai kemudian mengadakan acara dan bertemu presiden” ujar Sudarnoto dalam sebuah wawancara di Radio Elshinta Rabu (18/7)
Dia mengatakan di Indonesia ada 2 persen yang menjadi agen Israel. Orang orang ini bertugas berkampanye soal Israel. “Jadi saya harap kita masyarakat hati hati, karena walau 2 persen banyak juga,” tandasnya
Sementara kedatangan lima aktivis NU ke Israel, lanjutnya adalah sebuah penghianatan, penghiantan perjuangan Indonesia penghianatan kepada umat islam.
Dia menjelaskan, selama ini Indonesia tidak pernah ada hubungan deplomatik dengan Israel. Karena tidak ada maka pembicaraan deplomatik melalui saluran manapun tidak dibenarkan. “Dan lima orang itu berbicara dengan Presiden Israel ditengah Israel membunuh anak anak dan banyak orang Palestina,” katanya
Kedua, lanjut Sudarnoto Israel telah menjadi isu global, salah satunya 2/3 anggota PBB mengakui Palestina yang berarti mengakui kejahatan Israel ke Palestina.
“Jadi saya nga ngerti ko ada ya orang Indonesia yang terhormat berkarakter datang dan bertemu Presiden Israel ditengah anak anak dan penduduk Palestina dibunuh,” tandasnya
Sudarnoto menegaskan kelima aktivis NU tidak punya sensitivias. Sebab ditengah rakyat berjuang untuk meringankan beban bangsa Palestina mereka malah datang ke Israel .
Diakuinya selama ini iuran masyarakat lewat MUI untuk Palestina telah di angka Rp 30 miliar.
Diketahui, lima aktivis NU berkujung Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzogq. Sejauh ini PBNU mengklaim tidak mengetahui kepergian lima orang tersebut.
Ketua PBNU, Yahya Chilil Staquf dalam konferensi pers menyatakan telah melakukan pengecekan ke suluruh lembaga dibawah PBNU terkait kepergian lima aktivis tersebut. “Lembaga lembaga yang ada personil ini tidak mandat dari kelembagaan, tidak ada pembicaraan sehingga yang dilakukan adalah tanggung jawab pribadi,” ujar Yahya (sk)
