Poscyber (Jakarta) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengeluarkan lima buku sekaligus dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-62. Terdiri dari satu buku ‘Biografi Politik Bambang Soesatyo. Pemimpin Adaptif di Era Disrupsi’.
Empat buku lainnya ‘Legacy MPR RI Periode 2019-2024. Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara’, ‘Empat Pilar MPR RI, Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi’, ‘Politik Hukum dan Kebijakan Publik’ serta ‘Pembaruan Hukum’.
Bamsoet, sapaan akrabnya, terbilang produktifitas dalam menulis buku, tidak heran jika pada tahun 2023 lalu Bamsoet mendapatkan dua Rekor MURI sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku.
“Berbagai buku tersebut merupakan wujud karya bakti diujung masa pengabdian saya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, setelah sebelumnya diberikan amanah sebagai Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR. Tidak terasa di usia ke-62 tahun, alhamdulilah saya sudah menerbitkan 34 buku dan dua buku bahan ajar kuliah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam hal pembangunan hukum dan berbagai hal seputar penguatan soliditas kebangsaan,” ujar Bamsoet dalam peluncuran lima buku, di Parle Senayan Park, Selasa (10/9).
Dalam peluncuran itu, hadir Ketua DPR Puan Maharani, Ketua KY Amzulian Rifai, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai, Anggota DPD Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Anggota BPK Ahmadi Noor Supit.
Selain itu, tokoh senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Komjen Pol (purn) Mochamad Iriawan, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Harian BS Center Prof. Didin Damanhuri, dan Pakar Komunikasi Politik Effendy Ghazali.
Bamsoet menjelaskan, buku ‘Legacy MPR RI Periode 2019-2024. Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara’ mengkaji secara komprehensif berbagai aspek terkait peran dan kontribusi MPR dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Materi yang dibahas merupakan legacy MPR periode 2019-2024 yang meliputi Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Badan Kehormatan MPR, tata tertib MPR, serta substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Dengan mengkaji berbagai aspek terkait MPR, diharapkan pembaca memahami pentingnya MPR dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara. Buku ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPR serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga MPR di masa depan,” jelasnya.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam buku ‘Empat Pilar MPR RI. Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi’ membahas pentingnya nilai-nilai fundamental Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
“Empat Pilar MPR juga bisa menjadi filter dalam menghadapi tahun politik, agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh untuk saling berkonflik karena beda pilihan. Bagi setiap penyelenggara negara serta segenap warga negara Indonesia, harus memiliki keyakinan, bahwa prinsip-prinsip dalam Empat Pilar MPR merupakan bagian dari prinsip moral ke-Indonesia-an yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ungkap Bamsoet.
Menurut mantan Ketua DPR itu, buku ‘Politik Hukum dan Kebijakan Publik’ dihadirkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia.
Sedangkan buku ‘Pembaruan Hukum’ hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pembaruan hukum di Indonesia yang menjadi topik penting dalam upaya memperkuat sistem hukum nasional.
“Mudah-mudahan kedua buku bahan ajar tersebut dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan, kalangan akademisi, mahasiswa serta khalayak umum,” ia menambahkan. (Imo)
