Poscyber.Com (Jakarta) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mencopot 4 pejabat Kementerian Pertanian sekaligus menonaktifkan 11 pegawai lainnya dengan dugaan korupsi.
Tiga pejabat eselon II dan III dicopot dari jabatannya setelah diduga meminta komisi sebesar 25% dari proyek-proyek yang dikelola Kementerian Pertanian. Setidaknya nilai korupsi tersebut mencapai Rp 10 miliar. Dugaan ini dalam tahap penyelidikan mendalam oleh aparat penegak hukum.
Sementara seorang pejabat eselon II lainnya dicopot dari jabatannya setelah terbukti menerima suap Rp 700 juta terkait pelaksanaan proyek. Kasus ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang
Adapun 11 pejabat dinonaktifkan karena diduga terlibat dalam pengadaan pupuk palsu yang merugikan negara hingga Rp3,2 triliun. Selain itu, empat perusahaan produsen pupuk palsu telah masuk daftar hitam (blacklist) dan kasusnya sedang diproses hukum.
Menteri Andi Amran menegaskan, bahwa langkah ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan tata kelola di sektor pertanian. Ia menyatakan tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.
“Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba merusak kepercayaan publik. Penegakan hukum harus dilakukan untuk menjaga keadilan dan memastikan setiap kebijakan bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak di Kementerian untuk menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. (**/sk)
<span;>
