Poscyber (Pontianak) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, masyarakat perbatasan yang tidak makmur akan mudah dipengaruhi pihak tertentu sehingga berpeluang pada berkurangnya nasionalisme.
Karenanya, lanjut Tito membangun daerah perbatasan adalah bentuk keadilan dan pemerataan terhadap pembangunan yang harus dirasakan hingga ke daerah perbatasan negara.
“Jika daerah perbatasan itu makmur, masyarakatnya akan menjadi buffer zone untuk strategi pertahanan. Namun jika rakyatnya tidak makmur, maka dikhawatirkan berpengaruh kepada nasionalisme yang akan berkurang dan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain,” ucap Menteri Tito di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Selasa (27/8/2024).
Tito yang menghadiri pelaksanaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Ke-12 Tahun 2024 di Pontianak, Kalimantan Barat menyampaikan, membangun daerah perbatasan sebagai bentuk kontribusi untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Dalam membangun daerah perbatasan, kita bisa memberikan kontribusi. Bukan hanya sekedar untuk Indonesia yang lebih sejahtera, tapi untuk memberikan kontribusi menuju Indonesia Emas di Tahun 2045,” kata Menteri Tito
Dalam sambutannya, Menteri Tito optimis bahwa Indonesia Emas 2045 akan terjadi. Menurutnya, sesuai dengan tiga persyaratan yang telah dimiliki oleh Indonesia untuk menuju negara ekonomi yang dominan.
“Kunci nomor 1 ialah siapa yang memiliki angkatan kerja yang besar dia akan memiliki mesin produksi yang besar, yang kedua dia harus memiliki Sumber Daya Alam melimpah untuk menjadi bahan produksi, dan yang ketiga adalah memiliki luasan wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam arahannya, Menteri Tito menyampaikan strategi membangun perbatasan di tahun 2025-2029 dengan menargetkan di 299 daerah kecamatan yang menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri), 19 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota, kemudian 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara.
“Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 adalah membangun perbatasan, dan inilah tugas kita semua bersama 27 Kementerian Lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP serta 19 Gubernur dan 75 Bupati dan Walikota ini bekerja bersama sama dengan perencanaan yang baik dan sistematis, evaluasi secara berkala saya kira daerah-daerah perbatasan akan terbangun,” tutupnya. (Mo)
