Poscyber.com (Jakarta) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Presiden Probowo Subianto turun tangan menyamakan Kebijakan tiga Kementerian terkait angkutan logistik di Indonesia.
MTI menilai saat ini kabijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perindustrian(Kemenperin). dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak akur. Tidak harmonisnya kebijakan tiga kementerian itu disebut menjadi salah satu penyebab kecelakaan truck karena Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kelebihan muat.
“Yang diperlukan saat ini presiden Prabowo turun langsung karena menteri menterinya tidak akur, karena kita tahu Presiden adalah nasionalis sejati,” ujar Ketua Umum MTI, Tory Damantoro dikutip Poscyber.com Jum’at (24/1).
Menurut Tory, saat Kemenhub mau meneggakan zero odol sesuai kesepakatan tahun 2023, Kemenperin dan Kemendag selalu menolak dengan alasan akan menimbulkan inflasi, biaya angkutan logistik menjadi tinggi dan lainnya. “Kalau begini terus terusan sampai kapan,” ujarnya.
Sementara jatuhnya korban akibat kecelakaan truck odol, lajut Tory, satu korban itu sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Sementara hilangnya satu warga negara sangat penting.
Ia mengatakan, harus ada pendekatan baru dan pendekatan itu tidak bisa sektoral. “Harus dilihat sebagai supplai chain, truck truk itu harus bagian supplai chane besar ekonomi Indonesia, rantai pasok jadi mana komoditas, mana perindustrian, mana pasar
Harus terhubung dengan layanan logistik yang baik, itu yang kita tidak punya sampai sekrang,” jelas Tory
Penyebabnya, kata Tory, Kemendag dan Kemenperin selalu memberikan pernyataan tidak masuk akal sekaligus kontras dengan kondisi lapangan.
Dikatakan, begitu ada pertanyaan Kemenperin kalau buat ijin industri bagaimana kondisi infrastrukturnya, harus bisa dijelaskan. Harus terintegrasi, jalan keretanya begitu juga jalan pelabuhannya.
Tory menegaskan, harus ada perubahan paradigma logistik nasional. Sementara tidak sinkronnya paradigma Kementerian karena tidak ada rencana supplai chain.
“Sementara kalau Kemenhub punya rencana induk Perkeretaapian, Pelabuhan terus rencana rencana itu membatu,
Belum lagi rencana jalan jaringan Kementerian PU, Makanya ada tol tidak sambung ke pelabuhan ada jalan tol tidak sambung bandara, jalan tol itu harus transit kemana mana,” kata Tory
Sementara Ketua Bidang Perberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno mengatakan, berulangnya kasus kecelakaan yang melibatkan truck ODOL karena masih banyaknya pungli.
Sementara saat kecekaan terjadi, hanya sopir yang bertanggung jawab bahkan sampai ke meja hijau. Sedangkan pemilik kendaraan, perusahaan angkutan dan pemilik barang luput dari hukuman.
“Sistem ini harus dirubah, pengusaha, pemilik barang harus ikut bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dijalan raya,” ujar Djoko. (sk)
