BOGOR, PosCyber.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dibawah komando Muchtar Kelana selaku kepada Desa (Kades) menerapkan program terbarunya yaitu, tak akan memproses segala permohonan administrasi apabila masyarakatnya sebagai pemohon belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kades Muchtar mengimbau, untuk seluruh ketua RT dan RW Desa Cilebut Timur, agar dapat mempedomani terkait surat mobiling PBB yang dilaksanakan, pada Sabtu 07 September 2023, bertempat di kantor desa tersebut.
“Mohon kepada ketua RT dan RW, untuk menindak lanjuti terkait surat mobiling PBB agar dapat disampaikan ke grup WA-WA (WhatsApp) atau grup di masyarakat, untuk masyarakat yang belum melunasi atau menunaikan kewajibannya dalam pembayaran PBB ditunggu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB di kantor desa,” kata Kades Muchtar Kelana dalam imbauannya melalui pesan suara yang di aplikasi WhatsApp yang diperoleh media ini, Jum’at (06/10/23).
Menurut dia, jika mulai tahun 2024 mendatang khusus di pemdes Cilebut Timur dibawah kepemimpinannya akan memberlakukan kebijakan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan lainnya wajib melampirkan bukti lunas PBB.
“Jadi mohon kerjasamanya pak RT dan pak RW, untuk pesan ini agar disampaikan kepada masyarakat. Bagi semua yang belum melunasi atau masih menunggak PBB wajib ditunggu pak mulai besok hari,” ujar dia.
“Tolong juga pak, masyarakat dapat dikerahkan ke kantor Desa Cilebut Timur bagi yang belum bayar PBB agar segera membayar PBB secara lunas,” lanjut kades Muchtar.
Lebih lanjut ia menegaskan, terhitung mulai 2024 nanti, pihak pemdes Cilebut Timur akan mencoba gebrakan baru dengan menerapkan kegiatan pelayanan administrasi apapun wajib melampirkan tanda lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
“Karena di 2024 kita akan coba pembayaran kegiatan administrasi wajib melampirkan tanda lunas pembayaran PBB, terima kasih,” tandasnya.
