Program Samisade Milik Eks Bupati Ade Yasin Masuk Prioritas APBD 2024, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto : Demi Pemerataan Infrastruktur

BOGOR, PosCyber.com – DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah membahas Rancangan Perda APBD 2024. Salah satu program prioritas yang akan kembali dianggarkan adalah pembangunan infrastruktur desa, atau yang disebut program satu miliar satu desa (Samisade).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut, dianggarkannya kembali Samisade untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah paling terpencil.

“Membangun kabupaten hogor dengan luas wilayah kabupaten bogor 40 kecamatan dan 416 desa harus di dorong di tingkat paling bawah yaitu tingkat desa,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Senin (25/9/2023) lalu.

Menurutnya, program Samisade sangat ideal demi mendorong pemerataan pembangunan tersebut. Sebab, Desa lah yang mengetahui secara detail pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas.

“Kami sangat setuju bahwa keperluan infrastruktur desa untuk terus dilanjutkan, karena berhubungan dengan sistem dari atas ke bawah dengan luasnya wilayah tidak akan kena (mana pembangunan) yang dikehendaki masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, sambung Rudy, pembangunan juga dibutuhkan di desa-desa yang sudah maju untuk lebih meningkatkan kelayakan infrastruktur di daerah mereka.

Dengan infratruktur yang memadai, masih kata Rudy, dampak ikutan yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

“Melihat kemampuan keuangan daerah tetapi, sangat cukup, tentunya beberapa desa harus bertransformasi, berproses dan proses administrasinya harus sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku,” ujar Rudy.

Kendati demikian, DPRD Kabupaten Bogor belum menentukan berapa alokasi anggaran untuk Samisade pada APBD Tahun 2024 yang akan disalurkan untuk mendanai infrastruktur di Desa itu.

“Untuk samisade terkait anggaran berdasarkan usulan yang masuk karena kita baru membahas PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2024 detailnya kita belum nerima. Hanya saja yang sedang berproses hukum tentu kita akan tunda dulu beberapa desa. Jumlahnya tidak lebih dari 5 desa,” pungkas Rudy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *