Bogor – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dapil Kabupaten Bogor, Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed., menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Senin, 3 April 2023 bertempat di aula kantor DPD PKS Kabupaten, di Jalan Raya Tegar Beriman Pemda, Cibinong. Undangan yang hadir adalah ibu-ibu majelis taklim dari Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Gunung Putri, dan Kecamatan Jonggol.
Habib Fahmy Alaydroes dalam paparannya menjelaskan tentang empat pilar dalam bernegara yakni Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.
“Sosialisasi ini penting agar para ibu mejelis taklim memahami dan “melek” terkait proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara,” ungkapnya.
Proses awal perumusan Pancasila tidak lepas dari sejarah Piagam Jakarta dan Sidang Pertama BPUPKI yang berlangsung tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mengenai nilai dasar negara yang nantinya dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Namun, sampai akhir sidang BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik terang terkait rumusan dasar negara Indonesia. Hal ini karena terdapat pendapat berbeda dan muncul perdebatan di antara golongan nasionalis dengan tokoh-tokoh Islam. Oleh karena itu, dibentuk panitia kecil sebagai perantara golongan nasionalis dengan tokoh Islam yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara, yang disebut sebagai Panitia Sembilan. Demikian Habib Fahmyh Alaydroes mengawali penjelasannya terkait sejarah perumusan Pancasila.
Tugas Panitia Sembilan, kata Fahmy Alyadroes, adalah menyusun naskah rancangan yang akan digunakan dalam pembukaan hukum dasar negara yang kemudian disebut oleh Mohammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. “Piagam Jakarta, yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, berisi gabungan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam,” papar Habib. Rumusan dasar negara dari Panitia Sembilan kemudian dijadikan sebagai preambule atau Pembukaan UUD 1945.
Dalam sesi tanya jawab seorang peserta, Hj. Aisyah Royani dari Kecamatan Gunung Putri berharap ada pembinaan kembali tentang nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, semisal Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasilam seperti zaman Orde Baru dulu, katanya. “Hal ini sangat penting kata Bu Royani, karena generasi muda sekarang berbeda dengan generasi muda di zaman kita dulu, generasi muda sekarang mudah sekali dipengaruhi bahkan mudah diprovokasi, terutama lewah internet dan gadget mereka, ‘sumbu pendek’ istilahya,” kata Royani. “Gadget itu mempunyai daya rusak yang begitu hebat, dahsyat,” tukasnya. “Mereka menyerang anak-anak kita, generasi muda kita dengan tayangan-tayangan kekerasan dan pornografi, jadi acara seperti ini sangat penting diadakan secara rutin, buat menyelamatkan generasi bangsa,” pungkas Bu Yani.
“Perilaku remaja sekarang perlu pembinaan dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak tawuran atau bertindak yang kurang bertanggung jawab,” ujarnya.
Di sisi lain, peserta dari Kecamatan Cibinong, Selvira mempertanyakan makna kemerdekaan yang seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh warga. “Secara de jure memang sudah merdeka, namun faktanya saya sebagai ibu rumah tangga merasakan harga barang-barang yang belum stabil, harga BBM naik. Bagi kami ibu rumah tangga belum merasa merdeka dengan kondisi saat ini, ” tegasnya.
Menanggapi curhatan emak-emak, kata Habib Fahmy ke depan, kita perlu lebih kritis lagi dan cerdas dalam berpolitik. Kita harus jeli dan cermat dalam menentukan pilihan-pilihan politik kita. “Ibu-ibu perlu tegas dalam bersikap dan penumbuhan kesadaran berpolitik. Agar ke depan muncul kedewasaan dalam berpolitik sehingga tidak goyah dalam menentukan pemimpin,” pungkasnya. (Pegy)
