PosCyber (Jakarta) – Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Krishna Murti mengatakan, intimidasi bisa menjadi sumber pecahnya keributan pada pelaksanaan pencoblosan pemilu di luar negeri. Munculnya intimidasi ini biasanya terkait surat suara.
Karena itu, Krishna meminta satuan petugas pengamanan (PAM) TPS luar negeri (LN) bisa memastikan warga yang memberikan suaranya bisa mengikuti hajatan demokrasi ini secara langsung,umum,bebas dan rahasia. Selain petugas TPS LN harus tahu kapan dan dimana titik pencoblosan.
“Saat hari H pencoblosan teman-teman sudah tahu, paling rawan adalah surat suara. Kapan surat suara itu dicoblos, titik pencoblosan itu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia,” ucap Krishna Murti, Senin (29/1/2024).
Krishna juga menjelaskan, telah memberikan arahan khusus kepada PAM TPS LN untuk bisa mengantisipasi potensi keributan selama pemilu selain memastikan seluruh peserta pemilu dapat mengikuti prosesnya dengan tertib.
“Jadi dijaga betul supaya tidak ada intimidasi, kemudian teman-teman harus mengawasi lainnya dan segala hal-hal kecil (yang bisa jadi sumber) keributan yang muncul,” ujar Krishna
Menurut Krishna, upaya ini merupakan bagian dari persiapan Polri yang melibatkan 95 personel dalam Satgas PAM TPSLN yang akan ditempatkan di 12 wilayah luar negeri. Adapun fokusnya pada pencegahan kerawanan dan intimidasi.
Krishna mengingatkan PAM TPSLN jika surat suara bisa jadi sumber kerawanan. Sehingga jangan sampai surat suara menimbulkan masalah sekaligus bahan bakar yang ujung-ujungnya jadi sengketa pemilu.
“Tapi kalau sengketa pemilu itu bahan bakarnya ada di wilayah rekan-rekan, itu menjadi kerawanan yang bagi saya ini salah satu ketidakberhasilan kita,” paparnya. (Imo)
