PosCyber (Bogor) – Sejumlah kalangan menanggapi rencana Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang akan menerapkan sistem Bus Buy The Service (BTS) sebagai alternatif pengembangan moda transpotasi massal terkoneksi di wilayah Kabupaten dan kota Bogor.
Pengamat transportasi, Djoko Setiawarno mengatakan moda tranportasi massal yang digagas Pj Bupati Bogor harus disertai rencana jangka panjang, sebab kalau Asmawa Tosepu hanya menjabat setahun tanpa ada kepastian proyek BTS akan berlanjut maka program BTS sendiri akan beresiko mangkrak.
“Setahu saya Kepala Daerah Kabupaten Bogor sebelumnya menolak program transportasi massal dan saya pikir ini juga bisa terjadi kalau Pj Bupati diganti Bupati Difinitif terpilih, jadi harus bisa dipastikan, program transportasi massal bisa berkelanjutan,” ujar Djoko melalui sambungan telpon Sabtu (6/1)
Djoko mengungkapkan, tidak semua kepala Dearah berpikir efektifitas moda transpotasi massal yang aman dan nyaman untuk masyarakat luas. Sebab jika kondisinya seperti itu, warga akan beralih ke angkutan umum sehingga akan ada penghematan salah satunha bahan bakar minyak.
“Saat ini khan sudah banyak titik kemacetan di Kabupaten dan Kota Bogor, ini malah tidak ada keinginan dari Kepala daerah untuk cari solusi, terus kepala daerah ini di gaji buat apa,” kata Djoko
Sementara kalau sampai program BTS Pj Bupati Bogor mangkrak, lanjut Djoko, akan ada masalah lagi ke tenaga kerja yang direkrut sebelumnya. Sedangkan tenaga kerja yang harus ada misalnya untuk keperluan sopir bus trasportasi masal bisa direkrut dari sopir angkot yang selama ini ambil trayek di jalan utama Kabupaten dan Kota Bogor.
Sementara dalam satu dua tahun ke depan jumlah kendaraan akan semakin bertambah sehingga kalau tidak ada pilihan moda transportasi umum yang bisa dimamfaatkan, maka tingkat kemacetan akan semakin tinggi.
Terpisah, Ketua Social Businnes Centre (SBC) muhammad Burhani yang konsentrasi fokus di informasi bisnis dan investasi di wilayah kabupaten Bogor khusunya mengatakan, alternatif untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan tidak hanya diselesaikan dengan program BTS. Sebab wilayah Kabupaten Bogor masih menyediakan ruang ruang untuk menambah infrastruktur jalan.
“Kenapa Pj Bupati tidak memliih jalur Puncak dua misalnya, sebab pembangunan infrastruktur jalan akan di ikuti dengan ruang baru perkembangan ekonomi sekitarnya, dan kalau bicara investasi saya yakin kalau ada jalan alternatif menuju Puncak atau Cisarua pasti akan banyak investor yang akan masuk, ” Jelas eks Ketua KNPI Kabupaten Bogor periode 2015/2018 tersebut.
Dia menyebut, moda tranaportasi massal bisa di terapkan kalau tidak ada lagi ruang bagi Pemerintah untuk membangun jalan alternatif. Dan kalau BTS di anggap efektif karena biaya lebih murah, sebenarnya ada program pembiayaan yang bisa d cover oleh pemerintah pusat.
“Kalau jalan Puncak itu jalan nasional yang digunakan tidak hanya oleh orang Bogor karena disana ada tempat wisata, harusnya Pemerintah pusat ikut memikirkan termasuk membiayai pembangunan jalan alternatif dan ini mesti Pemda Bogor yang mendorong,” tandasnya.
Untuk diketahui, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu merumuskan penyediaan layanan bus Buy The Service (BTS) yang akan beroperasi di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Kami akan bahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk penambahan satu koridor lagi yang mengarah ke Puncak,” kata Asmawa usai menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengenai layanan BTS di Cibinong, Bogor, pekan ini.
Untuk tahap awal, BTS akan melayani rute Cibinong-Ciparigi Kota Bogor. Berikutnya layanan BTS akan sampai ke Cisarua Puncak Kabupaten Bogor.
Belum diketahui kebutuhan anggaran untuk pengembangan BTS. Namum diakui Asmawa Tosepu, kebutuhan biaya akan di bahas di APBD perubahan. (SK)
