POSCYBER.COM–TANGERANG SELATAN – Hubungan antara DPD KNPI Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan memanas. KNPI menilai Dispora belum menunjukkan keberpihakan terhadap organisasi kepemudaan, sekaligus mendesak Inspektorat mengaudit pengelolaan retribusi sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2028, Sopian Hadi Permana, S.Sos., M.A.P., yang menilai pengelolaan retribusi dari sejumlah aset olahraga milik pemerintah daerah perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurut Sopian, fasilitas seperti stadion, gelanggang olahraga (GOR), lapangan olahraga, hingga gedung serbaguna memiliki potensi besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, seluruh tata kelola retribusi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi fasilitas olahraga dan rekreasi yang berada di bawah Dispora. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan seluruh potensi PAD tercatat dan dikelola secara transparan,” ujar Sopian.
Selain persoalan retribusi, KNPI juga menyoroti minimnya dukungan Dispora terhadap organisasi kepemudaan di Kota Tangerang Selatan. Sejak Rapimpurda, Musda hingga pelantikan kepengurusan KNPI Kota Tangerang Selatan periode 2025–2028, pihaknya mengaku tidak merasakan adanya dukungan maupun sinergi program dari Dispora.
“Kami mempertanyakan keberpihakan Dispora terhadap organisasi kepemudaan. KNPI merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan pemuda, tetapi hingga saat ini belum ada program yang disinergikan dengan KNPI,” katanya.
KNPI juga menyoroti berbagai program kepemudaan yang selama ini dijalankan Dispora. Menurutnya, banyak kegiatan yang hanya menempatkan pemuda sebagai peserta kegiatan atau tamu undangan, bukan sebagai mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
“Pemuda seharusnya menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam program kepemudaan. Jangan sampai hanya menjadi objek kegiatan yang hadir saat acara berlangsung,” tegasnya.
KNPI berharap adanya audit dan evaluasi menyeluruh dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola Dispora sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset dan program kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.
