PosCyber (Jakarta) – KPU DKI menyiapkan langkah antisipasi keamanam distribusi logistik Pemilu melalui Rapat Kordinasi (Rakor) dengan jajaran TNI – Polri termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum lama ini.
Untuk pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan di gelar 14 Februari mendatang, KPU DKI Jakarta menerima surat suara sebanyak 33 . 747.852 yang di distribusikan H – 1 hari pencoblosan.
Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata kepada wartawan mengatakan, distribusi memerlukan kepastian keamanan, apalagi dari 33 juta lebih surat suara yang diterima KPU DKI Jakarta ada yang disalurkan ke Pulau Seribu karena diwilayah tersebut terdapat 8 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain keamanan, KPU juga harus memastikan kesehatan semua petugas yang terlibat dalam pendistribusian logistik pemilu.
“Persiapan Logistik paling lambat diturunkan di lokasi H -1 pencoblosan. Pihak KPU sudah berkordinasi dengan Dinkes terkait kesehatan petugas di lapangan,” kata Wahyu
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan telah melantik 215.000 petugas KPPS.
Selain itu, Joko Agus juga mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta juga telah membangun Command Center untuk memantau semua TPS. “Kami menyiapkan 8 TPS di Kepulauan Seribu karena itu perlu pengawasan khusus,” ujarnya
Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Kombes Pol.Tory Kristianto menjelskan untuk pengamanan distribusi logistik Pemilu, pihaknya telah menyiapkan personil dari satuan Sabhara,Brimob hingga satuan Polair untuk keperluan distribusi ke Pulau Seribu.” Tempat penyimpanan logistik akan dipantau oleh CCTV sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan,” jelas Tory.
Tory juga mengatakan, untuk memastikan keamanan penyimpanan logistik, Polda Metro Jaya akan menempatkan CCTV untuk memudahkan pengawasan.
“Polda Metro Jaya membuat Posko induk di CC Biro Ops Polda Metro Jaya dan membuat Posko taktis di tempat/titik rawan,” katanya.
Asops Kasdam Kolonel Inf Ardiansyah memastikan siap mendukung pelaksanaan Pemilu dengan mengantongi data dari KPU terkait TPS-TPS yang dianggap rawan untuk mengantisipasi pengamanan.
“Kami minta data jumlah Kelurahan yang pasti agar tidak simpang siur serta jadwal distribusi surat dan logistik Pemilu,” jelasnya.
Sementara KBP Wisnu dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DKI Jakarta menekankan bahwa dalam pengamanan buka kunci kotak suara perlunya peran masyarakat untuk membantu dalam pengawasan.
“Kami akan dukung total pelaksanaan Pemilu agar berjalan aman jujur dan adil sesuai asas Pemilu, Kami tambahkan rekomendasi terkait PAM kotak suara dan TPS, kiranya perlu dibuat SOP antisipasi hujan maupun kebakaran dan juga siapa saja yg boleh berada di sekitar lokasi tersebut, saat buka kunci agar ada saksi minimal 2 orang agar ada juga peran masyarakat untuk pengawasan,” ujar Wisnu. (Imo)
