PosCyber (Jakarta) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengirimkan 111 personil untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara di Luar Negeri (TPSLN). Nantinya, 111 Polisi ini bertanggung jawab mengawal seluruh proses pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang diikuti warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda dan Arab Saudi.
Kabaharkam Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Mohammad Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, ratusan personel yang berangkat harus menjalankan tugas dengan baik. Tidak hanya mengamankan TPSLN, namun juga berkoordinasi dengan petugas TPSLN dan KBRI.
“Tadi sudah disampaikan pesan bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik, ditambah dengan koordinasi karena tugas personel ini di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas TPSLN dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia,” kata Fadil usai kegiatan Pre Departure Briefing (PDB) dan Apel Pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024 di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten Senin (29/1)
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebut, TPS tidak hanya berada di KBRI dan Konsulat Jenderal, namun juga ada yang di luar kedutaan. Karena itu pentingnya koordinasi dengan Kedubes dan pihak berwenang dinegara tempat pemungutan suara.
Polri, lanjut Fadil, harus memastikan semua proses pemilu di semua TPSLN bisa berjalan baik meski dalam keterbatasan. Apalagi jumlan pemilih di TPSLN mencapai 2.3 juta orang.
Menurutnya, seluruh personel sudah disiapkan dengan baik bilamana ada hal-hal Kontijensi. Pasalnya, dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri telah memberikan bimbingan teknis.
“Sedikit gambaran mengenai penempatan personel pada masing-masing TPSLN tentu akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, jarak dari kedutaan dan sebagainya,” Jelas Fadil yang juga sebagai Kepala Operasi Mantap Brata 2024
Polri kata Fadil juga akan mengikuti segala aturan baik dari KPU dan regulasi negara-negara tetangga. Misalnya, dalam proses pengamanan pemungutan suara, anggota tidak memakai seragam dinas melainkan menggunakan seragam sipil biasa dan dibekali rompi.
Dirinya berharap tidak ada kendala yang seperti dihadapi pada Pemilu 2019 lalu. Sebab saat itu kekurangan surat suara selain terjadi antrian panjang warga yang ingin mencoblos. “Tapi semua itu sudah diantsipasi oleh tim bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan kementerian luar negeri agar persoalan seperti itu bisa diatasi,” tandas Fadil. (IMO)
