Bogor, Poscyber.com – Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedi Aroza mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera memproses petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program bantuan keuangan (banke) bagi desa senilai 130 juta rupiah.
Hasil evaluasi Dedi Aroza bersama DPRD Jawa Barat di Sumedang dan Subang didapati keluhan bahwa hingga saat ini bantuannya belum turun ke desa-desa.
“2025 ini belum ada bantuannya, masalahnya Pergub terkait dengan proses pencairan Juknis-Juklaknya, kita mendorong, meminta, agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera membuat Juknis-Juklaknya, Pergubnya, sehingga nanti tidak kerepotan, nanti desa yang telah mendapatkan bantuan segera menggunakan bantuan tersebut,” kata Dedi saat dihubungi awak media, Selasa (20/05/2025).
Kemudian, legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini juga mengatakan bahwa untuk serapan dan penggunaan anggaran banke 2024 sudah berjalan.
“Ada beberapa yang kemudian kita lihat cukup lumayan bagus, misalnya proses pembangunan, kemarin dilaporkan di Sumedang, jalannya disampaikan, hasilnya, Pasar desa, ini memang tetap perlu pengawalan yang baik dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” kata Dedi Aroza.
Dirinya juga berharap, Gubernur Dedi Mulyadi menepati janji kampanyenya yaitu meningkatkan besaran anggaran bantuan provinsk ke desa-desa se-Jawa Barat.
“Jadi harapan dari desa untuk operasional dan lain-lain nilai bantuannya ditingkatkan, untuk 2025 ini pengesahan anggarannya sudah ditahun 2024 kemarin, waktu beliau (KDM) debat kandidat menyampaikan akan menambah, tapi melihat kondisi satu desa dengan desa yang lain tidak sama mungkin besarannya akan berbeda-beda, oleh karena itu harus dibuat Pergubnya juknis juklak dari bantuan keuangan provinsi ke desa,” pungkas Dedi Aroza.
