Bogor, Poscyber.com – Anggota Komisi IX DPR RI H. Achmad Ru’yat menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar sosialisasi keamanan obat dan makanan agar masyarakat waspada salah satunya soal peredaran obat-obatan berbahaya yang marak di Kabupaten Bogor.
Kepala BPOM Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm. M.Si. mengatakan bahwa salah satu kasus temuan peredaran obat-obatan berbahaya di Kabupaten Bogor diduga dilakukan oleh oknum yang menamakan kelompoknya dengan nama kelompok Aceh Ilegal.
“Contohnya adalah adalah Heximer, Heximer itu sebenarnya ada paten sendiri tapi dia Heximernya eksemar palsu Pak, kemudian Al Parazola itu psikotropika lalu Tramadol misalnya dan banyak sekali psikotropika dan obat-obat tertentu biasanya,” ujar Jeff sapaan akrabnya saat ditemui usai acara, Selasa (27/05/2025).
Terkait penindakan secara hukum Jeff juga mengaku bahwa BPOM telah menandatangani SK dengan para pimpinan daerah yaitu Bupati, Wali Kota Bogor maupun Depok serta aparat kepolisian setempat guna memberantas peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah-wilayah tersebut.
“Jadi kami ada SK Tim Kerja pembinaan pengawsan Obat Makanan jadi kami memang melibatkan Pak Wali Kota, Pak Bupati karena BPOM Bogor ada tiga kabupaten kota, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Depok jadi kita sudah ada punya SKnya dan itu kami libatkan termasuk dengan Pak Kapolres ataupun Pak Kapolresta atau Pak Kapolres Metro kalau di Depok,” tukas Jeff.
“Kami bekerja sama bersinergi bahkan dengan kerja kepala Kejari dan juga APH lain sistem integrated criminal Justice system yang ada,” sambungnya.
Dari langkah-langkah tersebut, capaian yang telah diraih BPOM salah satunya adalah menekan angka kasus kekerasan dan pemerkosaan di Kota Depok.
“Tentu dari tadi kekerasan pemerkosaan berkurang, ada lagi yang kami lakukan adalah adanya progres hilirisasi misalnya 16 Mei lalu kami baru dampingi dan keluar izin edarnya adalah kolagen dan gelatin dari ikan itu berarti halal jadi bukan mengandung babi itu penelitian di IPB,” imbuh Jeff.
“Ada lagi misalnya pernah kami lakukan juga kaitannya dengan hilirisasi pabriknya sampai merah putih, ada pabrik vaksin PT Biotis di Kabupaten Bogor itu kami awal-awal dari yang gak punya pabrik sampai dapat izin edar produknya. Itu yang hilirisasi yang mungkin kami lakukan dan juga berikutnya lagi adalah, pelaku usaha makin banyak dapat izin edar dan juga dapat izin produksi, itu yang paling banyak kami lakukan, jadi memang paling banyaknya lebih kepada yang legalnya, ilegalnya kami akan lakukan secara bekerja sama karena kami tidak bisa bekerja sendiri,” lanjut Jeff.
Kedepan dirinya berharap, indeks kesadaran masyarakat dan indeks literasi masyarakat mengalami peningkatan dari 90 persenan mampu mendekati angka 100 sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Dari sisi pengawasan dan penganggaran, Achmad Ru’yat mendorong agar support kepada BPOM terus ditingkatkan
“Jadi dari dialog hari ini kami menemukan data bahwa badan pengawas obat dan makanan BPOM ini harus kerjasama dengan berbagai instansi termasuk instansi kepolisian untuk penindakan, untuk penyidikan,” kata Ru’yat usai acara di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
“Dan tentu di dalam konteks katakanlah misalkan pengawasan makanan bergizi gratis saja supaya tidak keracunan itu harus ada kerja sama dan Komisi IX juga sudah mendorong adanya kerja sama Badan Gizi Nasional dengan BPOM,” lanjutnya.
Mantan Wakil Wali Kota Bogor ini juga menegaskan bahwa tanggal 23 Januari 2025 sudah ada penandatanganan kesepakatan antara BPOM dengan BGN.
“DPR juga sudah menyetujui di awal Februari supaya ada anggaran kepada BPOM untuk memastikan bahwa makanan dan juga obat-obatan yang beredar itu aman, karena terus terang dari data yang disampaikan oleh Pak Jeff sebagai Kepala BPOM Kabupaten Bogor ditemukan, kadang-kadang ada bahanbahan narkotika, ada mungkin juga formalin pada makanan, ada merkuri pada skin care jadi ini untuk menjadi perhatian,” ucap Ru’yat.
“Progresnya malah kemarin kami sudah tindak lanjut mempertemukan antara pimpinan BGN dengan BPOM di ruang komisi 9 untuk sinergitas, karena masalah sinergitas ini penting jangan sampai masing-masing instansi ada ego sektoral, nafsi-nafsi, tetapi harus dalam satu kesatuan terkait dengan asta cita janji kampanye presiden yang dituangkan Asta cita,” sebut Ru’yat.
Ru’yat juga berharap, dengan sinergitas lintas sektoral antara BPOM dan BGN kedepan tidak ada lagi kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Harapannya di antaranya itu, jangan sampai terjadi dalam makan bergizi gratis ada yang keracunan ini menyangkut keselamatan siswa-siswi kita dan hadirnya negara untuk melindungi masyarakat jangan sampai keracunan,” pungkas Ru’yat.
