PosCyber (Timur Tengah) – Manipulasi Israel terbukti memakan korban. Pada Sabtu (10/2), tentara Israel IDF kembali melakukan serangan udara. Membombardir kawasan Rafah, Gaza selatan dan menewaskan sedikitnya 28 orang warga termasuk 10 anak anak.
Perdana menteri Israel, Bejamin Netanyahu dalam sebuah kesempatan hari Jumat (9/2) menyatakan, serangan yang dia sebut sebagai prosedur serangan darat (ground Invasion) itu diakui sebagai tindakan untuk menghancurkan 4 batalion milik Hamas di Rafah. Dan serangan skala besar ini akan dimulai dengan mengevakuasi warga sipil.
Serangan ini membuktikan kalau isyarat evakuasi warga sipil lebih dulu sebelum ground invasion dari Netanyahu, cuma formalitas dan basa-basi. Dan seperti sebelumnya, Zionis Israel melakukan serangan membabi buta, meski menghantam fasilitas kesehatan seperti ambulans.
Pembantaian itu terjadi beberapa jam setelah badan-badan bantuan dunia dan PBB memperingatkan kalau sejumlah besar warga Palestina akan mati jika Israel melanjutkan serangan militer skala besar ke Rafah.
Diketahui, Kota di perbatasan Gaza selatan adalah tempat sekitar 1,3 juta warga Palestina tinggal, termasuk ratusan ribu di kota-kota tenda.
“Ada rasa cemas dan panik yang semakin besar di Rafah,” kata Philippe Lazzarini, kepala badan UNRWA, kepada Reuters.
“Orang-orang tidak tahu ke mana harus pergi,” katanya.
Sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, Jan Egeland memperingatkan akan terjadi “mandi darah” jika pasukan darat Israel menyerang Rafah.
“Perang tidak diperbolehkan di kamp pengungsi raksasa,” kata Jan Egeland
Terpisah, Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas memperingatkan bahwa tujuan Israel adalah mengusir paksa warga Palestina ke Mesir sebagai pengulangan pembersihan etnis Israel terhadap warga Palestina pada Nakba 1948.
“Mengambil langkah ini mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia. Ini melanggar semua garis merah,” kantor Abbas mengumumkan.
Seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya mengklaim bahwa Israel ingin warga Palestina di selatan Gaza untuk kembali ke utara, tempat dimana banyak pengungsi berasal setelah rumah mereka dihancurkan oleh pemboman Israel.
Sebelumnya, Pelapor PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina Francesca Albanese mengatakan pada Rabu (7/2) bahwa Israel tidak pernah menghormati hukum internasional dan dibiarkan melanggarnya sejak 1967.
Menurut Pusat Informasi Palestina, Albanese menegaskan pandangannya bahwa negara pendudukan masih melakukan aksi pembersihan etnis di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem.
“Kelaparan yang diderita penduduk Jalur Gaza tidak ada bandingannya di seluruh dunia,” ujar dia.
Dia menekankan perlunya mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah genosida di wilayah tersebut.
“Semakin tertundanya bantuan dan gencatan senjata, semakin besar jumlah korban di Jalur Gaza,” tegas dia kepada media.
Pelapor khusus tersebut menuduh Israel mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini dengan membunuh lebih banyak warga sipil setiap hari di Gaza.
Dia meminta negara-negara di seluruh dunia memberikan tekanan pada Israel dengan menghentikan transaksi komersial bersama.
Dia menegaskan, komunitas internasional mampu menghentikan pembantaian yang sedang berlangsung yang dilakukan pasukan kolonial Israel di Jalur Gaza.
Agresi berkelanjutan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza sejauh ini telah menyebabkan 27.708 orang tewas dan 67.147 warga lainnya luka-luka.
Selain itu, 85% populasi Jalur Gaza (sekitar 1,9 juta orang) terpaksa mengungsi, menurut pihak berwenang setempat serta badan dan organisasi internasional. (SK)
