BEKASI KABUPATEN, PosCyber.com – Sosialisasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dihadiri Kepala Puskesmas Setu 1, Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan para perwakilan aparatur desa.
Camat Setu Joko Dwijatmoko yang membuka acara tersebut, berterimakasih kepada para peserta pelatihan. Dirinya berharap, peserta mengikuti dengan seksama pemaparan dari pemberi materi atau narasumber. Karena dengan adanya sosialisasi dari pihak PMI, dapat membuka wawasan tentang PMI.
“Tadinya hanya mengetahui PMI untuk donor darah saja, ternyata banyak kegiatan sosial yang lainnya,” kata Joko Dwijatmoko saat membuka kegiatan, Rabu (22/11) di Setu.
Narasumber PMI Kabupaten Bekasi, Teguh Wahyudi mengatakan, PMI adalah organisasi sosial yang berdiri sendiri, bukan organisasi pemerintah. Akan tetapi kegiatannnya selalu bersinergi dengan pemerintah.
“PMI adalah organisasi yang netral, berkemanusian, bermoral serta berketuhanan,” kata Teguh dalam materi yang disampaikan.
Dikatakan, sejarah terbentuknya PMI, berasal dari International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah didirikan oleh Henry Dunant tahun 1863 di Swiss. Pada saat itu, mengurus mayat-mayat korban peperangan.
Sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC menjadi syarat suatu negara untuk diakui dunia. Pemerintah RI tidak ingin ketinggalan, sebulan setelah kemerdekaan, 17 September 1945, Muhammad Hatta membentuk PMI.
“Saat ini, setelah kemerdekaan, tidak ada lagi peperangan, sehingga PMI menjadi organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, termasuk penanganan bencana,” tegas Teguh yang mantan Kepala Sekolah SMK Tarumajaya, Bekasi.
Dalam kegiatannnya lanjut Teguh, pemerintah menerbitkan aturan operasional, undang-undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Palang Merah Indonesia. “Ini menjadi dasar kegiatan PMI,” tandasnya.
Sementara Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Setu, Mohammad Yamin berharap, PMI lebih terbuka untuk kolaborasi dengan organisasi sosial lainnya terutama sumber dana.
“Kita perlu tahu dari mana anggaran yang selama ini digunakan PMI. Dengan harapan, kedepannya kita bisa mencontoh untuk kemajuan bersama,” terang Yamin.
Terpisah, salah satu peserta sosialisasi, mengatakan, PMI Kabupaten Bekasi belum maksimal memberikan pelayanan kepada manyarakat. Pasalnya, dalam paparan pemateri, anggota dituntut melakukan kegiatan dengan reaksi cepat, sementara perlatan tidak mendukung.
“Seperti, tidak adanya kendaraan ambulan untuk memberikan pertolongan. Kami di wilayah, hanya mengandalkan mobil Siaga desa, atau mobil rumah sakit. Itu pun kalau ada,” pungkas Joko Surono yang juga Ketua FPRB Desa Cikarageman.
Sukayat
