PosCyber (Jakarta) – Program makan siang gratis yang diusung Pasangan Capres- Cawapres Prabowo Gibran memiliki efek serius kalau dana yang dipakai bersumber dari pemangkasan subsidi BBM. Pasalnya, memangkas subsidi otomatis menaikan harga BBM dan itu beresiko pada menurunnya daya beli masyarakat. Sementara resiko terburuk setelahnya akan berujung pada naiknya angka kemiskinan.
“Program terlaksana misalnya dapat Rp 50 triliun dari penghematan, tapi kemudian disisi lain ada peningkatan dari efek kenaikan BBM dan ini biasanya dampaknya sangat luas, bahkan bisa meningkatkan kemiskinan itu sendiri,” kata Wakil Direktur Institute For Development Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Poscyber Kamis (22/2)
Menurut Eko. Kalau program ini terlaksana, ada resiko pada kesejahteraan yang lain.
Dia mengatakan, kalau program makan siang menyedot Rp 400 triliun per tahun untuk 80 juta lebih anak di Indonesia, ruang fiskal APBN terlalu kecil untuk bisa mengcover.
Saat ini diluar kebutuhan pokok yang harus di biayai APBN seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya, ruang fiskal APBN tersisa di bawah 30 persen. Dengan begitu, kalau misalnya anggaran APBN Rp 3000 trilliun, kebutuhan program Rp 400 trilliun, ruang fiskal yang ada belum mencukupi untuk penganggaran program makan siang gratis.
Sementara, kalau program makan siang gratisn tersebut dilakukan secara bertahap, Pemerintah yang melaksanankan akan menghadapi tantangan lain, dimana anak anak yang mesti masuk dapat jatah makan siang akan terus bertambah tiap tahun.
Namun dengan segala resiko khususnya soal kebutuhan anggaran yang besar, kata Eko pelaksanaan program makan siang gratis bisa dilakukan bertahap. Berikutnya, memilih wilayah kantong kemiskinan seperti pinggiran perkotaan. “Sebab kalau program itu masuk kewilayah pedalaman juga akan muncul biaya distribusi,” jelasnya
Dia menyebut, kalau program makan siang gratis dipaksa serentak dengan anggaran Rp 400 triliun, maka akan mengganggu sustainability anggaran pokok yang wajib dikeluarkan pemerintah setiap tahun. Disisi lain, mengeluarkan anggaran hingga Rp 400 triliun untuk program makan siang gratis akan sulit ditengah pertumbuhan ekonomi yang masih dikisaran 5 persen.
Selain itu, kalau program makan siang gratis dianggap sebagai penggerak ekonomi negara, yang menjadi pertanyaan adalah negara mana. “Sebab kita tahu 80 persen kebutuhan susu itu masih impor, daging impor dan kalau hari ini beras mahal itu juga karena masih impor,” ujarnya
Karena itu, lanjut Eko, masih banyak hal yang harus dipikirkan dan dihitung untuk melaksanakan program makan siang gratis. Hal itu untuk memastikan agar tidak ada resiko besar muncul dan berdampak pada masyarakat yang lain. (dik/SK)
