Poscyber.com – Tangerang Selatan, Puluhan pemuda yang tergabung dalam komunitas Muda-Mudi Kota Tangerang Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan.
Dalam aksinya, para demonstran menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di sektor lingkungan. Mereka menilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, justru disalahgunakan.
“Aksi ini kami lakukan karena keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pemuda, terkait dugaan korupsi dana APBD yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga Tangsel,” ujar Azka, salah satu koordinator lapangan, Selasa (22/04/25).
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
1. Menilai peran DPRD Tangsel lemah dalam pengawasan dan implementasi program lingkungan berbasis APBD.
2. Mendesak transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta audit oleh DPRD.
3. Menduga adanya kolusi antara DPRD dan DLH dalam kasus korupsi.
4. Menyoroti lemahnya pemahaman DPRD terkait tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi yang berlaku.
5. Mendorong Kejaksaan Tinggi Banten untuk memeriksa anggota DPRD yang terlibat dalam pengesahan anggaran pengelolaan sampah.
Usai menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan aksi diundang masuk ke gedung DPRD untuk melakukan audiensi. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Tangsel H. Abdul Rasyid, Wakil Ketua III, serta anggota Komisi IV yang membidangi persoalan lingkungan.
Dalam audiensi, Azka mempertanyakan lemahnya pengawasan DPRD hingga dugaan korupsi dapat terjadi di DLH. Menanggapi hal tersebut, Abdul Rasyid menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD bersifat kebijakan, bukan teknis.
“Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan kebijakan. Terkait masalah sampah, pendekatannya harus komprehensif dan partisipatif. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat,” jelas Abdul Rasyid.
Azka kembali menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan anggaran. Namun, diskusi berlangsung dalam tekanan waktu dan keterbatasan penjelasan dari pihak legislatif.
Di akhir audiensi, Muda-Mudi Tangsel menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus korupsi di DLH dan mengawasi kinerja DPRD. Mereka mendesak adanya penyelesaian nyata dan keterbukaan dalam setiap proses yang berlangsung.
“Kami akan terus mengawasi, karena yang kami inginkan adalah bentuk nyata penyelesaian. Kasus ini harus diusut tuntas,” pungkas Azka.
