PosCyber (Jakarta) – Pemerintah ingin ada transformasi digital disemua layanan keimigrasian. Sesuai tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74, tema besar untuk peringatan tersebut adalah Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi.
Karena itu, perlu dibuat layanan dalam satu portal namun bisa mencakup semua kebutuhan informasi dan layanan keimigrasian.
Hal itu menjadi kasimpulan Rapat Pimpinan (Rapim) kantor Imigrasi bersama sejumlah pejabat Negara diantaranya Menkeu Sri Mulyani dan Menpan RB Azwar Anas di Hotel Ritz Carlton Minggu hingga Senin, 28 dan 29 Januari 2024 lalu.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan pada tahum 2023 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi mencapai Rp 7,6 triliun. Angka PNBP ini naik signifikan kalau dibandingkan tahun sebelumnya.
Menkeu menyatakan, penerimaan PNBP dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan negara tujuan. “Karena itu pertumbuhan PNBP ini harus dimanfaatkan untuk meningkatan sarana dan prasarana untuk perbaikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan, visi layanan digital Indonesia sejalan dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74 yakni Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi.
Karena itu harus mengarah pada layanan satu portal untuk semua keperluan masyarakat dan tidak ada ego sektoral.
Menurut Azwar semangat dari visi ini adalah negara bisa hadir ketika rakyat membutuhkan kapanpun, langsung dan tepat sasaran dengan cepat, mudah dan murah. Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat terwujudnya hal ini.
“Kalaun Presiden Jokowi sudah membangun jalan tol fisik, maka sudah saatnya membangun jalan tol pelayanan publik melalui transformasi digital oleh pemerintah” ujar mantan Bupati Banyuwangi ini.
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan “Imigrasi punya peran sangat
strategis dalam melakukan pengamanan negara sekaligus mendukung program pembangunan nasional.
“Untuk itu perlu konsolidasi dan melakukan transformasi dalam pengelolaan perbatasan (borders) melalui strategi digitalisasi yang mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya
manusia, teknologi, sarana prasarana, serta optimalisasi pengelolaan border di Perwakilan,” Kata Silmy
Diketahui, Rapim Kantor Imigrasi dihadiri 270 peserta yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis Keimigrasian serta Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi di luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, peserta dimotivasi untuk tidak sekadar menjalankan fungsi
pengamanan negara di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), melainkan juga aktif berperan dalam mendorong aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga.
“Sudah saatnya kita ubah orientasi mengenai border. Jangan kita maknai hanya dalam artian sempit sebatas aspek kewilayahan, tetapi juga dipahami dari aspek sosial, ekonomi dan politik,”
imbuh Silmy.
Silmy memberikan contoh implementasi border dalam aspek sosial, ekonomi dan politik adalah pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI di luar negeri yang perlu mendapatkan
perhatian lebih, bukan hanya untuk operasionalisasi layanan, melainkan juga sebagai penjaga pintu gerbang negara.
“Bicara mengenai border, kita juga perlu kedepankan aspek prosperity (kemakmuran) dan environment, bagaimana mendorong agar di perbatasan itu ada aktivitas ekonomi yang bisa
meningkatkan taraf hidup warga, tentunya tanpa mengabaikan aspek security. Ini yang saya tekankan kepada seluruh pimpinan imigrasi yang hadir,” pungkas Silmy. (IMO)
