Poscyber (Bogor) – Koordinator Centre For Budget Analiysis, Jajang Nurjaman menilai kenaikan harta kekayaan Camat Parung Panjang, Icang Aliudin tidak logis kalau dalam setahun tembus Rp 4 miliar lebih dari Sebelumnya hanya Rp 2 miliar.
Karena itu, harus ada audit yang konfrehensif untuk melihat sumber kekayaan Icang kalau dalam laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK bersumber dari penghasilan sendiri.
“Sebab kalau hasil sendiri bisa macam macam, bisa dari bisnis tapi ini juga riskan ya, tapi kalau bicara pejabat sering masuk ke Kepala Desa, padahal Camat juga punya kekuasaan, msalah msalah (truck tambang Parung Panjang) harus di telisik bisa jadi benang merah, ” ujar Jajang melalui sambungan telpon Minggu (17/12)
Sebelumnya, Icang dianggap tidak berdaya mengatasi truck tambang dalam jumlah besar dan menjadi biang kerok banyak masalah di jalan Parung Panjang. Ratusan truck yang melintas dalam waktu lama ini membuat masyarakat gerah karena menjadi sumber kerusakan jalan, kemacetan, polusi hingga penyebab banyak kecelakaan yang menelan korban
Pada November lalu, masyarakat Parung
Panjang melakukan demo ke kantor Camat Parung Panjang dan meminta Icang Aliudin mundur dari jabatan. Icang belum mundur atau dipindahkan posisinya ke wilayah lain meski desakan masyarakat begitu kuat.
Hujatan ke Bupati
Tidak hanya berhenti di Icang sebagai Camat, hujatan warga bahkan sampai ke Bupati Bogor Iwan setiawan sebab masalah krodit jalanan Parung Panjang yang tidak kunjung usai.
Hujatan warga ini disampaikan melalui kolom komentar akun instragram Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Komentar miring puluhan warga tersebut masih menyoal truck tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor yang terus menjadi momok bagi mereka saat beraktivitas di jalanan.
Kondisinya semakin parah, setelah puluhan sopir truck memarkirkan kendaraannya di tengah jalan dari Jum’at (8/12) malam hingga Sabtu (9/12) pagi. Hasilnya, sepanjang ruas jalan Parung Panjang macet total.
“PENCITRAAAAAAN TERUS!!! urus tuh parung panjang udah makan korban (lagi) mau berapa banyak nyawa pak anda baru melek? Susah ya matanya udah ketutup uang tambang,nyawa warga sendiri pun ga ada harganya ckck SIKSA AKHIRAT LO ABADI PAK” komentar netizen dengan nama akun @abigailpaulinee
“#saveparungpanjang pak warga parung panjang gabakal diem loh ini kalo engga dikasih solusi. Tinggal milih aja sebenernya. Diselesaikan & tidur nyenyak plus nama baik atau di biarin aja, gelisah dan tercatat sejarah kalo pas menjabat ngga mampu,gitu aja. Beban sosial selamanya” komentar netizen dengan nama akun @nsurnarni
“Sibuk buat konten kesejahteraan, tapi kec parung panjang di diemin bae ampun dah” komentar netizen dengan nama akun @bayu_muharomm
“Jalan jalan yuk pak @iwansetiawan.70 ke parung panjang. GPP deh saya jemput pake beat,biar bisa merasakan nikmatnya jalan parung panjang,beda beda tipis sama Ancol pak,banyak wahana yg memacu adrenalin” komentar netizen dengan nama akun @gindarandy_gboy
Jajang mengatakan, sangat aneh kalau Bupati Bogor mengatakan kewenangan revitalisasi menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat karena Jalan Parung Panjang adalah jalan Provinsi.
“Yang masyarakat ingin tahu bukan soal dana untuk revitalisasi, tapi Pemerintah Kabupaten Bogor atau Bupati punya kewenangan untuk membereskan masalah jalan Parung Panjang karena disana masih wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya
Sekarang begitu Pemkab Bogor, lanjut Jajang, dianggap gagal menyelsaikan masalah tersebut, justru muncul dugaan miring kepada Camat Icang Aliudin soal kekayaan yang tidak wajar.
“Jadi Bupati Bogor mending di bereskan juga soal isu yang berkembang di masyarakat, ini soal harta pejabat bawahannya yang di duga tidak beres,” jelasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan LHKPN, Camat Parungpanjang, Icang Aliudin telah melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp4.580.379.300 per 28 Februari 2023.
Angka itu naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.345.379.300 per 8 Maret 2022 atau ada kenaikan Rp2.235.000.000 hanya dalam waktu satu tahun.
Rincian aset Icang Aliudin per 28 Februari 2023 antara lain tanah dan bangunan Rp3,9 miliar, lalu alat transportasi dan mesin Rp515 juta, harta bergerak lainnya Rp545 juta dan kas atau setara kas Rp 50.379.300 (SK)
