BOGOR, PosCyber.com – Sebagai bentuk aksi solidaritas dan kepedulian kepada rakyat Palestine, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor saat melaksanakan rapat paripurna kompak mengenakan syal berlambangkan bendera timur tengah tersebut, pada Selasa (07/11/23) kemarin.
Selain itu, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor banyak juga Bendera Palestine yang ditempatkan di seluruh penjuru ruang rapat.
Selain itu, puluhan bendera juga turut mewarnai bangku-bangku wakil rakyat Kabupaten Bogor tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dalam penyampaian menuturkan, jika bendera Palestina yang dihiasi bunga itu merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor untuk negara Palestina.
“Ini bukan hanya permasalahan agama tetapi kita bicaranya kehormatan dan keselamatan suatu bangsa. Apapun agamamu kita semua bersaudara, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina secara langsung, tapi minimal kami lembaga perwakilan rakyat daerah ada sebuah langkah, ada sebuah sikap dan ini dukungan kami kepada rakyat Palestina,” ujar Rudy Susmanto.
Selain itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan do’a bersama agar Palestina segera merdeka dan gencatan senjata yang dilakukan Israel segera usai.
“Kita juga membuka donasi untuk sauadar-saudara kita di Palestina. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Bogor juga akan open donasi untuk bantuan sauadara-saudara kita di Palestina,” terang dia.
Open donasi itu, kata Rudy akan dibuka oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor hari ini, Rabu (08/11).
“Tadi pak Bupati Bogor juga menyampaikan, dalam kurun waktu satu sampai dua hari kedepan sudah siap semua dan akan menyampaikan open donasi ini,” jelasnya.
Sekedar diketahui, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor itu resmi menyampaikan tiga nama calon Pj Bupati Bogor.
Ada tiga nama calon yang resmi akan diusulkan ke Kemendagri. Nama-nama itu yakni sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah
2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Nurdin
3. Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bidang Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Tubagus Chairul Dwi.
