PosCyber (Jakarta) – Wakil Direktur Institute For Development of economic and Finance (Indef) , Eko Listiyanto memprediksi pasokan beras belum akan stabil dalam beberapa bulan kedepan.
Eko mengatakan, dimasa pemilu Bansos dalam bentuk beras yang disalurkan pemerintah secara masif, telah mengurangi ketersediaan. Sementara kalau mengacu pada siklus tahunan, bulan ini belum ada panen raya, selain adanya ancamam puso karena sejumlah wilayah terjadi banjir yang dikhawatirkan merendam area persawahan. Ketersediaan beras juga semakin menipis karena saat pemilu ada perayaan Imlek.
“Terutama di pasar pasar modern atau retail (pasokan belum stabil) iya, beras yg mereka jual kan jenis premium, dan mereka rasanya tidak akan shifting ke beras kualitas medium kecuali sangat mendesak, untuk kelas menengah ke bawah,” ujar Eko kepada Poscyber.com Rabu (14/2).
Dia menyebut keterbatasan stock beras saat ini yang menjadikan harga komoditas pangan itu naik.
Diketahui, kenaikan harga beras terjadi disemua varian. Kenaikan bervariasi antara Rp 1000 per kilogram hingga Rp 3000 per kilogram.
Ditingkat pengecer, kanaikan beras jenis perak mencapai Rp 3000 per kilogram. Sebelumnya beras dengan kualitas paling rendah ini dijual rata Rp 10.000 hingga Rp 11.000. Sedangkan harga beras premiun seperti jenis beras petruk menjadi Rp 15.000 atau naik Rp 1000 per kilogram.
“Rata rata naik seribu, ” kata salah satu pedagang beras di pasar Citayam selasa (13/2).
“Secara umum (Penyaluran Bansos ) ini kebijakan normal, dari dulu juga ada, namun pelaksanaan realisasi yg dipercepat di Pemilu ini memang sarat nuansa politisnya,” ujar Eko
Eko meminta, pemerintah harus mengantisipasi tingginya permintaan beras pada bulan Maret sampai awal April khususnya untuk warga miskin.
Bulan itu, masuk bulan Ramadhan dilanjut perayaan hari raya Idul Fitri, sehingga berpotensi menaikan inflasi.
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK meminta pemerintah fokus mengendalikan harga bahan pokok seperti beras yang mengalami kenaikan.
Amin mengatakan, pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog melakukan importasi untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Dan Sesuai kegunaannya, cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan pasokan dan harga. Dengan begitu, seharusnya pemerintah tidak perlu menunggu terjadi kelangkaan dan harga tinggi berlarut-larut, pemerintah segera menggelontor CBP ke pasar.
“Upaya antisipasi yang buruk akan menimbulkan panic buying. Mestinya pemerintah jangan hanya disibukkan mengurusi bansos. Kondisi pasar kebutuhan pokok Masyarakat dipantau juga dong,” ujar AminSenin (12/2) dikutip Tribunnews.
Dia menyebut, kelangkaan beras kali ini mengundang pertanyaan publik. Sebab pemerintah sejak awal tahun sudah membuka kran impor beras.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah keliling ke sejumlah negara produsen untuk menyepakati import beras.
“Lha kok ini malah beras langka, kemana beras impor tersebut. Kalau memang untuk kebutuhan bansos, itu kan sudah dihitung sejak awal dan sudah dialokasikan. Mestinya beras untuk bansos tidak mengganggu pasokan beras untuk pasar,” terangnya. (dik/SK)
