Poscyber (Jakarta) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akui terus melakukan monitoring terhadap transaksi uang dalam jumlah besar menjelang pemilu. Up date terakhir, PPATK sudah membuat laporan ke Bawaslu dan KPU adanya aliran dana triliunan rupiah terlacak untuk biaya kampanye.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, menyebut dana tersebut salah satunya hasil dari tambang ilegal.
“Waktu itu pernah kita sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal), dari macem-macem lah,” katanya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Ivan tidak merinci jumlah pastinya. Namun monitoring terhadap traksaksi mencurigakan telah sesuai keinginan komisi III sebagai mitra kerja PPATK. Selain PPATK memiliki kewwangan sejak pemilu tahun 2014, 2019 hingga penilu tahun 2024
Dia membenarkan, adanya praktik politik uang yang disalurkan lewat uang elektronik seperti e-wallet. Sementara jumlah transaksi mencurigakan meningkat signifikan.
Menurutnya, PPATK memang menemukan fakta peningkatan transaksi keuangan yang mencurigakan ini terkait pihak yang kontestasi dan didapatkan DCT.
Ivan mengatakan, kontestasi politik harusnya beradu gagasan visi dan misi, bukan adu kekuatan uang
“Prinsipnya kita ingin kontestasi politik dilakukan adunya visi dan misi, bukan adu kekuatan uang, apalagi ada keterlibatan dana dari hasil ilegal, itu kita tidak mau,” ujar ivan dikutip detik. (**/SK)
